Programterbaru.com - Pemerintah Prabowo-Gibran dinilai mencerminkan karakter nasionalis, progresif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat oleh Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA). Ketua Umum PRIMA, Agus Jabo Priyono, melihat transformasi ekonomi Indonesia dari ketergantungan, deindustrialisasi, dan korupsi menuju ekonomi yang berdaulat, mandiri, dan sejahtera.
Agus Jabo Priyono mengapresiasi rencana pembangunan koperasi dan pergudangan di 70 ribu desa, yang dibiayai dari dana desa. Ia menekankan bahwa pencapaian kesejahteraan rakyat sangat bergantung pada kebijakan ekonomi yang tepat dan kepemimpinan nasional yang kuat.
Pemerintah, menurut Agus Jabo, sedang mengarahkan kebijakan untuk membentuk sistem yang saling berkaitan dalam pembangunan Indonesia. Hal ini bukan sekadar kegiatan terpisah, melainkan langkah terpadu untuk mencapai tujuan tertentu.
Selain itu, pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dinilai sebagai langkah penting untuk konsolidasi kapital dan pembiayaan pembangunan nasional. Dengan mengelola aset lebih dari Rp14 ribu triliun, Danantara diharapkan menjadi alternatif pembiayaan di luar APBN.
Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari kebijakan sebelumnya, di mana wajib penyimpanan Dana Hasil Ekspor (DHE) sebesar 30 persen selama minimal tiga bulan. DHE juga berperan dalam menjaga stabilitas mata uang dan mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri.
Di sektor pendidikan, pemerintah berencana memperbaiki 330 ribu sekolah dan menyediakan program makan bergizi gratis untuk siswa. Presiden Prabowo juga menekankan bahwa kebijakan ekonomi mengacu pada Pasal 33 UUD 1945.
Dalam konteks yang lebih luas, kebijakan ekonomi yang tepat harus mendorong produktivitas rakyat, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, dan memberantas korupsi. Hal ini juga bertujuan untuk membatasi eksploitasi kapitalisme yang dapat menyebabkan kesenjangan sosial.
(4 Maret 2025)
.png)
0 Komentar